Entri yang Diunggulkan

Sejarah kecamatan Jasinga

Secara umum, dari tahun 1945-1949, wilayah Jasinga merupakan basis perjuangan yang menjadi front, dan benteng pertahanan bagi daerah keres...

PEMEKARAN BOGOR BARAT DITOLAK MENDAGRI LAGI

METROPOLITAN – Keinginan seba­gian warga Kabupaten Bogor untuk memisahkan diri terpaksa gagal. Untuk kesekian kalinya, pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) Bogor Barat ha­rus gagal. Hasil konsultasi Bupati Bogor Nurhayanti dengan Dewan Perwakilan.  Dearah (DPD) RI tak membuahkan kabar bahagia. ­
Anggota Komisi II DPR Hetifah Sjaifudian menyesal­kan kebijakan Kementerian Dalam Negeri yang menunda pembentukan DOB di tahun 2016 dengan alasan keuan­gan. “Saya menyesalkan sikap Mendagri yang pukul rata masalah. Salah satu alasan Mendagri tahun ini menunda pembentukan DOB adalah karena faktor kemampuan keuangan daerah-daerah in­duk yang saat ini sedang defisit sehingga sulit berbagi dengan DOB sebagai daerah persiapan,” kata Hetifah.
Dia mengatakan, Komisi II DPR tetap meminta Mendagri bersi­kap selektif dan tidak menutup diri terhadap inisiatif pembentu­kan DOB. Politikus Partai Golkar itu mendesak agar Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Desain Besar Penataan Daerah (Desertada) harus diselesaikan dan dijadikan acuan bersama. “Kami mendesak RPP Desertada diselesaikan dan harus dijadikan acuan bersama,” ujarnya.
Hetifah menjelaskan, ada daerah-daerah tertentu yang sangat butuh sentuhan khusus agar percepatan pembangu­nan terjadi seperti daerah-daerah perbatasan. Dia juga meminta agar rencana peng­hentian pembentukan DOB dikecualikan untuk daerah-daerah di perbatasan karena tujuannya untuk terjadi per­cepatan pembangunan.
Selain itu menurut dia, tujuan utamanya bagi daerah perba­tasan adalah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan proses pemban­gunan yang berjalan dengan baik. “Saya menilai ujungnya adalah kedaulatan NKRI,” ka­tanya.
Sebelumnya, pemerintah dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri menunda pem­bentukan Daerah Otono­mi Baru tahun 2016 karena keuangan negara yang tak memungkinkan. “Jadi karena keuangan negara, sementara kami tunda dulu (pemben­tukan DOB),” kata Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo.
Kepala Badan Perenca­naan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bogor Syarifah Sofiah mengaku telah menyiapkan berbagai upaya untuk mendorong pemekaran Bobar. “Di dua tahun kemarin sudah dianggarkan untuk per­siapan pemekaran Bogor Barat namun tidak terserap. Dan untuk sekarang kita menunggu keputusan dari DPR RI dulu,” ujar Syarifah kepada Metropoli­tan, kemarin.
Tak tanggung-tanggung, anggaran yang disediakan pun cukup banyak hingga mencapai Rp300 miliar. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Barang Daerah (DPKBD) Kabupaten Bogor Rustandi mengaku tak bisa berbuat banyak selain menunggu Peraturan Pemerintah terkait penetapan persiapan DOB.
Sayangnya, Pemerintah Pusat tak memberikan lampu hijau untuk percepatan pemekaran karena alasan keuangan negara. “Kalau sekarang tidak bisa di­tentukan karena belum ada aturan yang menentukannya. Kalau sudah ada aturannya baru bisa ditentukan,” paparnya.
Terpisah, Bupati Bogor Nurhay­anti merasa pemekaran Bobar telah mendesak. Sebab, APBD Kabupaten Bogor sudah tak sanggup mendorong pemban­gunan untuk penduduk yang makin membeludak mencapai 5,5 juta jiwa. “Akibatnya, proses pembangunan pun menjadi tidak merata karena dana APBD tak seimbang dengan jumlah penduduk yang ada,” akunya.
Ia tetap berharap agar Pemer­intah Pusat dapat mengubah keputusannya. “Saya harap pem­bentukan Kabupaten Bogor Barat mendapat respons positif Kementerian Dalam Negeri me­lalui desakan Pemerintah Daerah bersama DPD RI,” jelasnya.
Terpisah Dewan Penasihat Komite Persiapan Pembentukan Kabupaten Bogor Barat (KPPKBB) Haryanto Surbakti mengaku kecewa jika DOB KBB kembali ditunda. “Kami kecewa. Mung­kin karena kondisi keuangan negara kurang baik jadinya tidak jadi. Tetapi kan Pemkab Bogor dan Pemprov Jabar pun mem­punyai dana cadangan untuk pemekaran wilayah barunya,” ungkapnya.
Selain itu, menurut Hary­anto, pemekaran KBB ini ting­gal menunggu keputusan dari Pemerintah Pusat “Kare­na tingkatan kabupaten dan provinsi sudah selesai,” tandas­nya. (mam/c/feb/wan)

0 komentar:

Posting Komentar